BANDUNG — Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kini tengah intensif mengkaji wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang sekolah tingkat SMA/SMK negeri. Langkah strategis ini digagas sebagai solusi alternatif guna menutupi defisit anggaran operasional sekolah demi mendongkrak kualitas mutu pendidikan di tanah Pasundan.
​Wacana krusial tersebut mengemuka dalam forum rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pekan ini. Dalam skema yang diusulkan, penarikan biaya pendidikan tersebut tidak akan dipukul rata kepada seluruh elemen masyarakat, melainkan dirancang dengan sistem subsidi silang yang berkeadilan.
​Berdasarkan draf rancangan yang ada, pembebanan SPP hanya akan ditargetkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga mampu secara finansial, yakni yang berada pada kategori kesejahteraan Desil 6 hingga Desil 10. Sebaliknya, bagi para siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 5, dipastikan akan tetap mendapatkan jaminan pendidikan gratis sepenuhnya tanpa pungutan apa pun.
Baca Juga:Megawati Hangestri Dongkrak Popularitas Hyundai Hillstate, Duet "Ghana Sisters" Jadi Sorotan Fans KoreaTinjau Lokasi Perbatasan, Ono Surono Minta Gubernur Jabar Bangun Jembatan Penghubung di Tawangsari Losari
​Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa gagasan reaktivasi SPP ini statusnya masih berada dalam tahap pembahasan awal dan belum menjadi sebuah regulasi yang mengikat. Pihaknya menyatakan tengah menampung segala aspirasi dan harapan yang berkembang selama jalannya rapat kerja pansus tersebut.
​”Langkah ini masih dalam tahap pembahasan yang sangat dinamis. Kami akan melihat lebih jauh bagaimana formulasi terbaiknya, serta menyelaraskan dengan harapan-harapan objektif yang lahir dari pembicaraan bersama legislatif,” ujar Purwanto usai menghadiri rapat kerja di Gedung DPRD Jawa Barat.
​Purwanto membeberkan bahwa latar belakang mencuatnya usulan ini dipicu oleh aspirasi riil dari berbagai satuan pendidikan di daerah. Banyak sekolah negeri tingkat menengah atas yang saat ini dinilai membutuhkan sokongan atau supporting anggaran yang lebih memadai agar pelayanan edukasi, fasilitas, serta output pembelajaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.