​”Kita wajib melakukan pengkajian yang komprehensif dan mendalam. Jangan sampai kebijakan mengaktifkan kembali SPP ini melahirkan opini publik bahwa pemerintah provinsi tidak memprioritaskan akses pendidikan murah bagi rakyatnya,” cetus Dedi Mulyadi.
​Berdasarkan hasil inspeksi mendadak dan kunjungan kerjanya ke berbagai SMA di wilayah Jawa Barat, Dedi menemukan tesis lapangan bahwa kualitas estetika dan keandalan fasilitas sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh variabel besaran anggaran, melainkan manajerial kepala sekolah. Ia mencontohkan potret kontras antara beberapa sekolah yang terkesan kurang terawat dengan tata kelola di SMA Negeri 1 Depok yang dinilainya sukses mengoptimalkan instrumen dana BOS secara transparan sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang sangat rapi dan representatif.
​Sebagai langkah konkret, orang nomor satu di Jawa Barat tersebut menegaskan komitmennya bahwa jika di kemudian hari ditemukan sekolah yang mengalami defisit anggaran yang mendesak, khususnya menyangkut infrastruktur vital pembelajaran, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengintervensi langsung melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Langkah ini diambil agar beban finansial tidak dialihkan ke kantong masyarakat. (rif/dbs)