​Senada dengan pihak eksekutif, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan fakta lapangan bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh sekolah saat ini masih terpaut jauh dari angka ideal pembiayaan pendidikan berkualitas. Ia memaparkan perhitungan makro di mana kebutuhan biaya layak per seorang siswa SMA idealnya menyentuh angka Rp4,5 juta per tahun, sementara kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah saat ini baru mampu meng-cover sekitar 40 persen dari total kebutuhan riil tersebut.
​Yomanius optimistis jika wacana reaktivasi SPP ini diimplementasikan, maka restrukturisasi tersebut akan membuka ruang fiskal baru bagi sekolah untuk melakukan akselerasi mutu. Ruang pendanaan mandiri ini nantinya difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan kompetensi dan kapasitas guru, pembenahan total sarana prasarana yang rusak, serta dukungan penuh terhadap pengembangan bakat non-akademik siswa.
​”Jika reaktivasi ini berhasil dijalankan dengan payung hukum yang kuat, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan masa depan generasi muda agar memperoleh iklim pembelajaran yang jauh lebih bermutu. Peningkatan kompetensi pendidik itu mutlak dan memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit,” terang politikus Partai Golkar tersebut.
Baca Juga:Megawati Hangestri Dongkrak Popularitas Hyundai Hillstate, Duet "Ghana Sisters" Jadi Sorotan Fans KoreaTinjau Lokasi Perbatasan, Ono Surono Minta Gubernur Jabar Bangun Jembatan Penghubung di Tawangsari Losari
​Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jabar XI (Sumedang, Subang, Majalengka) ini menggarisbawahi bahwa target utama dari kebijakan ini adalah mendongkrak daya saing global lulusan SMA/SMK asal Jawa Barat. Ia menyentil realitas pendidikan nasional di mana kualitas lulusan tingkat menengah atas di Indonesia kerap dinilai tertinggal dalam peta kompetisi internasional, bahkan sering kali kesulitan untuk menembus perguruan tinggi klaster dunia maupun universitas negeri ternama di level domestik akibat keterbatasan bekal kompetensi selama di sekolah.
​Gubernur Minta Optimalkan Dana BOS Terlebih Dahulu
​Kendati menuai dukungan dari parlemen, wacana ini langsung direspons dengan pandangan kritis oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan secara diplomatis bahwa momentum saat ini dinilai kurang tepat untuk kembali membebankan biaya SPP kepada masyarakat pembayar pajak di sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
​Dedi Mulyadi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan pihak manajemen sekolah untuk terlebih dahulu mengubah paradigma pengelolaan anggaran. Menurut mantan Anggota DPR RI ini, fokus utama saat ini bukanlah mencari sumber pendapatan baru dari wali murid, melainkan melakukan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.