BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut meminta jajaran legislatif serta dinas terkait tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan mendesak agar pihak sekolah terlebih dahulu fokus memaksimalkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada.
Penolakan tersebut merespons usulan dari Komisi V DPRD Jawa Barat yang mewacanakan reaktivasi SPP dengan skema bergradasi bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Usulan ini muncul setelah DPRD menerima keluhan terkait keterbatasan dana operasional sekolah yang dinilai baru menutup sekitar 40 persen dari total kebutuhan ideal.
Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa mengaktifkan kembali pungutan SPP berisiko memicu polemik baru dan beban psikologis di tengah masyarakat.
Baca Juga:Satu Bulan Penuh, TNI Siap Bangun Infrastruktur dan Berdayakan Warga CibarusahAkses Ciledug-Pasaleman Kian Mulus, Peningkatan Jalan Cihoe Kidul Pacu Roda Ekonomi Warga
“Saya sangat menghormati usulan dari rekan-rekan di DPRD, namun kita juga harus mempertimbangkan aspek publik secara luas. Jangan sampai kebijakan ini memicu polemik yang tidak perlu di masyarakat,” ujar Dedi saat memberikan keterangan di Kota Bandung.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi manajemen internal sekolah dalam mengelola anggaran negara. Dari hasil inspeksi langsung ke sejumlah satuan pendidikan di Jawa Barat, Dedi menemukan adanya ketimpangan kualitas fasilitas antar-sekolah meskipun sama-sama menerima alokasi dana BOS.
“Saya sudah mengunjungi banyak sekolah. Ada sekolah yang menerima dana BOS tetapi kondisinya berantakan. Sebaliknya, SMAN 1 Depok juga menggunakan dana BOS, tetapi lingkungannya sangat rapi dan terawat. Ketika saya tanya kepala sekolahnya, rahasianya sederhana, yaitu pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tepat guna dan transparan,” ungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Menurut Dedi, pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk menjamin pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK negeri. Ia menegaskan bahwa segala kekurangan fasilitas fisik di sekolah, mulai dari ruang kelas baru, fasilitas ibadah, toilet, hingga pemagaran, akan diintervensi langsung menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat, tanpa harus membebankan biaya operasional harian kepada wali murid.