BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan terobosan besar dalam kebijakan sektor pendidikan. Skema bantuan yang sebelumnya berbasis sekolah, kini resmi dialihkan menjadi beasiswa yang disalurkan secara langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Jawa Barat.
Langkah strategis ini diambil guna menjamin transparansi serta memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pendidikan benar-benar menyentuh tangan mereka yang paling membutuhkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa transformasi kebijakan ini merupakan respons atas evaluasi terhadap sistem penyaluran bantuan selama ini. Menurutnya, skema baru ini akan meminimalisir hambatan birokrasi dan menutup celah terjadinya penyimpangan distribusi di lapangan.
Baca Juga:Geliat Ekonomi Cirebon: Sektor IKM dan Industri Besar Tumbuh Pesat di 2025Debat Panas di MK: Apakah Kuota Internet Itu Barang Milik Konsumen atau Jasa Berbatas Waktu?
“Kami melakukan perombakan kebijakan demi keadilan akses. Bantuan yang sebelumnya dikelola oleh pihak sekolah, kini sepenuhnya dialihkan menjadi beasiswa langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu,” tegas Dedi Mulyadi dalam kegiatan Sinergi Pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) yang digelar di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Menjangkau Kebutuhan Operasional Siswa
Dedi menjelaskan bahwa beasiswa langsung ini dirancang lebih komprehensif. Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada biaya operasional pendidikan atau SPP semata, namun juga mencakup penyediaan kebutuhan dasar penunjang belajar siswa yang seringkali menjadi kendala tersembunyi bagi keluarga prasejahtera.
“Beasiswa ini bersifat menyeluruh. Kami ingin memastikan anak-anak kita bisa berangkat sekolah tanpa terbebani biaya apapun, termasuk kebutuhan pendukung seperti tas, sepatu, dan buku teks. Jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, mereka bisa fokus belajar dengan tenang,” tambahnya.
Menekan Angka Putus Sekolah
Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta ini menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan instrumen kunci untuk menekan angka putus sekolah di Jawa Barat yang masih menjadi tantangan besar. Dengan bantuan yang bersifat personal dan langsung, diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Barat dapat meningkat secara signifikan di masa depan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa pemerataan akses pendidikan adalah harga mati untuk menciptakan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap terhimpit oleh kenaikan biaya hidup.