BANDUNG – Wajah perkotaan di Jawa Barat bersiap mengalami transformasi besar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara tegas menginstruksikan penghentian praktik pemasangan kabel udara yang tidak tertib dan menargetkan seluruh jaringan infrastruktur telekomunikasi serta listrik beralih ke sistem bawah tanah (underground) pada tahun 2029.
​Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pemandangan kabel yang bergelantungan tak beraturan di ruang publik, yang selama ini dinilai tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga.
​Gedung Sate Jadi Proyek Percontohan
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa penataan akan dimulai dari kawasan pusat pemerintahan. Gedung Sate di Bandung dipilih sebagai “etalase” atau titik awal proyek pembenahan ini sebelum direplikasi ke wilayah perkotaan lain di Jawa Barat, termasuk kawasan industri seperti Karawang.
Baca Juga:Isu Keretakan Internal Mencuat, Wakil Wali Kota Cirebon Akui Tak Dilibatkan dalam Mutasi Massal PejabatTekan Angka Pengangguran, Disnaker Kabupaten Cirebon Perkuat Sinergi Lulusan SMK dan Dunia Industri
​“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan sangat berbahaya. Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate sebagai simbol. Kalau di sana sudah tertata rapi, daerah-daerah lain di Jawa Barat wajib mengikuti standar yang sama,” ujar KDM saat memberikan keterangan pers di Bandung, Selasa (5/5/2026).
​Keamanan dan Efisiensi Jadi Prioritas
Lebih jauh, KDM menjelaskan bahwa program penataan kabel bawah tanah ini melampaui sekadar urusan keindahan visual. Menurutnya, kabel yang semrawut merupakan bom waktu yang rawan memicu hubungan arus pendek, kebakaran, hingga kecelakaan fatal bagi pengguna jalan.
​Selain faktor keselamatan, efisiensi pengerjaan infrastruktur juga menjadi perhatian serius. KDM menginstruksikan adanya integrasi pekerjaan agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat pembongkaran fasilitas publik yang berulang-ulang.
​“Tidak boleh lagi ada ego sektoral di lapangan. Trotoar yang baru dibangun jangan sampai dibongkar lagi hanya karena pemasangan kabel. Semua harus masuk dalam satu sistem terpadu sejak awal. Saya instruksikan tidak ada lagi praktik gali-tutup lubang yang merusak kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
​Menuju Standar Kota Modern
Dalam mewujudkan target ambisius tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggandeng operator telekomunikasi serta berbagai asosiasi terkait. KDM juga mewanti-wanti seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyamakan frekuensi dan pola penataan agar tidak terjadi ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah.