KAB. CIREBON – Akselerasi pembangunan kawasan industri di wilayah Cirebon Timur membawa tantangan baru bagi masyarakat setempat, mulai dari kemacetan akut hingga persoalan banjir yang tak kunjung usai. Menanggapi keresahan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam agenda silaturahmi lintas sektoral.
Bertempat di Dusun Mahkota, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/4/2026), pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Karang Taruna, Forum Kuwu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung hangat namun sarat dengan keluhan terkait infrastruktur yang dianggap tak lagi mampu menopang pesatnya aktivitas industri.
Desakan Infrastruktur: Flyover dan Normalisasi Sungai
Tokoh masyarakat Cirebon Timur, H. Agus Maksum, mengungkapkan bahwa titik kemacetan di wilayah Ciledug dan sekitarnya sudah berada pada level yang sangat mengganggu denyut nadi perekonomian warga. Ia menilai pembangunan jalan layang (flyover) atau rekayasa jalur kereta api menjadi harga mati untuk mengurai simpul kepadatan.
Baca Juga:Gubernur Jabar Luncurkan Aplikasi ‘Imah Aing’, Dorong Hunian Vertikal di Kawasan IndustriAmbisi Pemkab Cirebon Sulap Kawasan Pasif Jadi Magnet Ekonomi Baru
“Pertumbuhan industri harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Kami sangat membutuhkan flyover atau jalur kereta di atas (elevated) agar kemacetan yang kian parah ini bisa segera terurai,” tegas Haji Agus di hadapan legislator tersebut.
Tak hanya soal macet, Agus juga menyoroti ancaman banjir tahunan yang menghantui warga. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan terpadu, mulai dari normalisasi sungai secara menyeluruh hingga pembangunan tanggul yang kokoh. Ia mencontohkan model betonisasi yang sukses diterapkan di kawasan Kalimalang, Bekasi, sebagai referensi solusi yang permanen.
Komitmen Pengawalan di Tingkat Pusat
Mendengar desakan tersebut, Herman Khaeron menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke meja pemerintah pusat. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Aspirasi ini bukan sekadar catatan, tapi mandat yang akan kami bawa ke pusat. Kami akan sampaikan langsung kepada kementerian terkait dan akan kami kawal secara ketat agar ada langkah konkret dan solusi nyata di lapangan,” ujar Herman dengan tegas.