KOTA BANDUNG – Pandemi COVID-19 berpotensi memengaruhi penanganan kasus stunting, terutama soal asupan makanan bergizi. Jika diabaikan, akan semakin banyak penduduk yang dewasa dengan kemampuan kognitif yang tidak berkembang, mudah sakit, dan berdaya saing rendah.
Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, kendati fokus pemerintah tertuju pada pengendalian COVID-19, penanganan kasus stunting harus tetap diprioritaskan. Sebab, perbaikan gizi ibu hamil, wanita usia subur, dan anak balita merupakan investasi penting bagi masa depan.
“Tingginya permasalahan gizi dan angka stunting masih menjadi permasalahan di bidang kesehatan,” kata Atalia dalam webinar Aksi Bersama Dalam Upaya Pencegahan Stunting untuk Mencapai Target 14 Persen pada 2024, Selasa (6/7/2021).
Baca Juga:Camat Muaragembong Himbau Semua Elemen Terlibat Cegah Covid-19Kang Hegun Jabat Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Bandung
“Saya khawatir fokus kita pada penanganan pandemi menggeser beberapa hal penting lainnya. Maka dari itu menjadi hal yang perlu disiapkan lebih matang untuk stunting ini karena kaitannya menjadi masa depan generasi bangsa,” imbuhnya.
Selama pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan pada anak mengandalkan Posyandu Keliling. Sebab, kata Atalia, banyak posyandu yang tutup karena khawatir terpapar virus COVID-19. Situasi tersebut membuat pelayanan posyandu menjadi tidak optimal.
“Tugas kita adalah mengejar target sebesar 14 persen di tahun 2024, termasuk juga harus berkomitmen zero new stunting di tahun 2021,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Nina Susana Dewi menyatakan, penanganan stunting harus terus berjalan meski dalam situasi pandemi COVID-19.
“Stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam SDGs dimana target tahun 2030 adalah terbebas dari malnutrisi. Melalui penanggulangan stunting human capital indeks Indonesia akan meningkat,” ucap Nina.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jabar Marion Siagian menuturkan bahwa angka prevalensi stunting di Jabar berdasarkan survei status gizi dan balita pada 2019 masih tergolong tinggi, yakni 26,2 persen.
Kasus stunting, menurut Marion, disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari praktik pengasuhan anak yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC) sampai kurangnya akses ke makanan bergizi. Situasi itu membuat penanganan stunting harus dilakukan secara multisektor.
Baca Juga:20 TKA China Garap Proyek Nasional, Imigrasi: Aturan Pelarangan Orang Asing GugurAda Gerai Vaksin Keliling Gratis, Loh di Perum Water Garden Granwis
“Strategi Jabar Zero Stunting melakukan satu “Gerakan Masif” untuk mewujudkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menjadi lebih kecil dari standar WHO (Stunting < 20 persen). Di antaranya kita sudah memiliki Pergub 107 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat,” tutur Marion.