BANDUNG – Kabupaten Sumedang kembali mendapat apresiasi atas langkahnya mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan transformasi digital dalam ajang Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 29 Oktober 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Kabupaten Sumedang dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting Pilkades yang telah dilaksanakan di 92 desa.
Menariknya, apresiasi terhadap kemajuan digitalisasi Sumedang diberikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang kini semakin canggih dan berpotensi mengancam keamanan masyarakat.Forum yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut mendapat dukungan langsung dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor penyelenggaraan.
Baca Juga:Sambut BSMSS 2026, Serang Kulon Disiapkan Jadi Pusat Pembangunan Infrastruktur Tani dan Pemberdayaan WargaKrisis Air Bersih Meluas, Ketua DPRD Cirebon Minta Pemda Perkuat Mitigasi
Keterlibatan BRI menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi keuangan, seiring semakin luasnya penggunaan layanan perbankan digital dan sistem pembayaran elektronik.
Sumedang Jadi Contoh Transformasi Digital Pemerintahan DaerahPenghargaan transformasi digital Kabupaten Sumedang diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila yang hadir dalam kegiatan tersebut dan diberikan langsung oleh Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon.
Di hadapan peserta forum yang terdiri atas unsur pemerintah, regulator, perbankan, industri teknologi, dan insan pers, Fajar memaparkan sejumlah langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik di 92 desa.Penerapan e-voting Pilkades tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah membawa teknologi hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Melalui sistem tersebut, proses pemilihan kepala desa mulai memanfaatkan perangkat elektronik sebagai bagian dari modernisasi penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Namun, menurut Fajar, penerapan teknologi tidak cukup hanya menyediakan perangkat dan sistem digital.Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami cara penggunaannya, termasuk kelompok lanjut usia yang belum terbiasa berinteraksi dengan teknologi.