Angka tersebut menjadi gambaran besarnya ancaman kejahatan transaksi keuangan yang harus dihadapi bersama.Nezar menekankan pentingnya melakukan verifikasi sebelum mengirimkan uang maupun memberikan informasi pribadi, termasuk ketika permintaan datang melalui suara atau video yang tampak meyakinkan.”Kita perlu membiasakan prinsip verifikasi manusia (human verification), cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data, sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan,” ujarnya.
PWI Jabar dan JHB Dorong Kolaborasi Keamanan DigitalKetua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai perkembangan teknologi AI telah membawa tantangan baru dalam upaya melindungi masyarakat dari kejahatan.
Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kewaspadaan publik melalui penyampaian informasi yang benar dan mudah dipahami.”Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada rekayasa sosial yang memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” ujar Tantan.Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono Widik menjelaskan bahwa BDSF 2026 diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan digital yang semakin beragam.”Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” kata Suyono.
Baca Juga:Sambut BSMSS 2026, Serang Kulon Disiapkan Jadi Pusat Pembangunan Infrastruktur Tani dan Pemberdayaan WargaKrisis Air Bersih Meluas, Ketua DPRD Cirebon Minta Pemda Perkuat Mitigasi
Ia menambahkan, penyalahgunaan AI tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi seseorang melalui manipulasi gambar, video, maupun suara.Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, industri teknologi, dan media massa menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital.Keberhasilan Sumedang Jadi Pengingat Pentingnya Digitalisasi yang AmanPenghargaan transformasi digital yang diterima Kabupaten Sumedang dalam BDSF 2026 menjadi salah satu gambaran bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam perkembangan teknologi.
Inovasi e-voting Pilkades di 92 desa menunjukkan upaya Sumedang membawa perubahan digital hingga ke tingkat pemerintahan desa.Di sisi lain, peringatan Wamenkomdigi mengenai ancaman penipuan berbasis AI memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi harus disertai kesiapan menghadapi risiko keamanan.Dukungan BRI dalam penyelenggaraan BDSF 2026 juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor keuangan dalam memperluas edukasi mengenai perlindungan transaksi digital.Bagi Kabupaten Sumedang, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan, tetapi juga momentum untuk terus memperkuat keamanan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.Sebab, transformasi digital yang berhasil bukan sekadar menghadirkan sistem yang lebih modern, melainkan memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman, mudah, dan penuh kepercayaan. (red)