CIREBON — Dampak kemarau panjang yang memicu krisis air bersih bagi warga di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon terus mendapat perhatian serius dari legislatif. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H., mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan program penanganan kekeringan secara komprehensif serta berkelanjutan.
Langkah ini menyusul kondisi memprihatinkan yang dialami warga Blok 3 Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan. Di wilayah tersebut, keterbatasan pasokan air bersih akibat kemarau panjang mulai mengganggu dan menekan berbagai aktivitas krusial masyarakat sehari-hari, mulai dari kebutuhan memasak, konsumsi air minum, hingga sanitasi dan kebersihan rumah tangga.
Sebagai respons cepat terhadap situasi darurat ini, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan air bersih secara langsung ke titik-titik pemukiman warga terdampak di Desa Kertasura pada Rabu (28/10/2026). Sinergi antarlembaga ini dilakukan untuk memastikan penanganan tanggap darurat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:Trauma Kasus Keracunan Masih Membekas, Orang Tua Siswa SDN Taman Kalijaga Permai Sepakat Tolak Program MBGBerantas Penyakit Masyarakat, Polres Cirebon Kota Sita 442 Botol Miras dari Warung di Lemahwungkuk
Meskipun pasokan darurat telah digelontorkan, Sophi menegaskan bahwa pola penanganan krisis air tidak boleh berhenti pada aksi karitatif seperti penyaluran tangki air semata. Langkah taktis jangka pendek tersebut dinilai tidak cukup untuk menuntaskan akar masalah jika kekeringan terus berulang setiap musim kemarau tanpa ada penanganan strategis jangka panjang.
“Setidaknya, penyaluran bantuan di Desa Kertasura ini dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, khususnya mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih akibat kondisi kemarau panjang,” ujar Sophi saat memberikan keterangan.
Guna mencegah masyarakat terus-menerus bergantung pada bantuan darurat saat musim kemarau tiba, Sophi meminta jajaran pemerintah daerah untuk bergerak lebih terstruktur. Pihaknya mendesak Pemda agar memastikan seluruh titik rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon terpetakan secara presisi, sekaligus menyusun perencanaan antisipasi dan mitigasi yang terukur.
“Ketersediaan sumber air harus menjadi alternatif, penguatan sarana penyediaan air bersih, serta kesiapan distribusi ke wilayah terdampak menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius ke depannya,” tegasnya.
Sophi memaparkan, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mengawal kebijakan strategis Pemda dalam mengatasi kekeringan. Dewan siap memberikan dorongan politik anggaran agar kebutuhan infrastruktur air bersih di wilayah-wilayah rawan masuk ke dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.