KABUPATEN CIREBON – Keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah tak menyurutkan semangat pembangunan di kawasan perdesaan. Berbekal semangat gotong royong, Pemerintah Desa (Pemdes) Gembongan Mekar dan Desa Serang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, berkolaborasi dengan warga secara swadaya menuntaskan perbaikan ruas jalan kabupaten yang rusak di wilayah mereka, Minggu (25/10/2026).
Aksi tanggap ini dipicu oleh terbatasnya jangkauan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski usulan perbaikan jalan yang diajukan pihak desa telah direalisasikan oleh Pemkab Cirebon pada tahun ini, panjangnya ruas jalan yang rusak membuat anggaran daerah belum mampu mencakup seluruh titik perbaikan.
Melihat kondisi tersebut, pihak desa mengambil langkah progresif dengan merangkul warga setempat untuk berswadaya dan turun langsung bergotong royong mengerjakan sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan Pemkab.
Baca Juga:Soroti Transparansi dan Honorarium, PABPDSI Cirebon Timur Dorong Penguatan Peran BPD dalam Pembangunan DesaRealisasi Investasi Jabar Masih Tertinggi Nasional, Triwulan III 2026 Mencapai Rp91 Triliun
Kuwu Desa Gembongan Mekar, Kamaludin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas realisasi perbaikan jalan dari Pemkab Cirebon. Namun, demi memastikan aksesibilitas dan kelayakan jalan secara menyeluruh, partisipasi warga menjadi kunci penentu.
“Meski tak seluruhnya diperbaiki melalui anggaran kabupaten, alhamdulillah usulan kami tetap direalisasikan tahun ini. Karena jalan yang rusak ini sangat panjang dan tidak seluruhnya tercakup anggaran daerah, kami bersama masyarakat sepakat bergotong royong secara swadaya. Warga sangat mendambakan jalan yang layak dilalui secara utuh, sehingga kami berinisiatif merampungkannya bersama-sama, walaupun status jalan ini merupakan kewenangan kabupaten,” ungkap Kamaludin di sela-sela meninjau lokasi pengerjaan.
Kolaborasi Perdesaan di Tengah Tantangan Fiskal
Senada dengan hal tersebut, Kuwu Desa Serang Kulon yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC), Alimudin, menegaskan pentingnya pola kemitraan adaptif antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengawal keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Menurut pria yang akrab disapa Alim ini, kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak signifikan di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari daerah hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, sinergi lintas elemen menjadi solusi mutlak agar pelayanan publik dan kenyamanan mobilitas warga tidak dikorbankan.