KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak kepada seluruh insinyur di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik. KDM, sapaan Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya sangat memerlukan engineer untuk menyelesaikan masalah warga yang bersifat jangka pendek atau dihadapi setiap hari.
Contohnya, kemacetan dan banjir di Kota Bandung. Masalah kecil seperti kemacetan di kota-kota di Jawa Barat tumbuh karena transportasi belumtertata dengan baik. Oleh karena itu, KDM menawarkan solusi bagi mengganti angkutan umumyang sudah tua dengan angkutan umum baru.
“Tidak usah lagi stor pada tuannya tetapi dibuat karakter wilayah, dimana nanti mobilnya ramahlingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi parasopir,” kata KDM, dalam acara 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Jawa Barat, mulai hari ini, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga:Pasca-Penahanan Wabup Syaefudin, Bupati Lucky Hakim Jamin Roda Pemerintahan Indramayu Tetap SolidWJX 2026 Catat Transaksi Rp477,3 Miliar, Produk Jabar Tembus Pasar Global
Rencana tersebut segera didiskusikan dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). KDM juga berpesan agar para insinyur melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik.
“Di dunia kedokteran itu ada ‘mal praktek’ dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran, problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu harus secara terbuka di omongin itu siapa,” paparnya.
Dewan etik dari PII bisa memberikan putusan hukuman dan sanksi ringan hingga berat (blacklist) tidak lagi bekerja pada sektor riil yang ada di Indonesia bagi engineer yang melanggar kode etik.
“Kedepan PII akan lebih kuat pengaruh etik agar orang berkerja itu dalam tiga hal, yaitu demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan,” harap KDM.
Sementara itu, Ketua Umum PII Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya dalam sektor transportasi.
“Transportasi umum dalam bentuk angkot ini memang kita mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi konsep telah diubah pengemudi angkot kedepan mereka seperti UKM dia akan memiliki sendiri,” paparnya.