CIREBON – Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon terus memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan daerah pada Jumat (23/10/2026). Aksi tersebut diwarnai rasa kecewa mendalam lantaran Wali Kota Cirebon beserta Ketua DPRD Kota Cirebon absen dan enggan menemui para pendemo.
Ketidakhadiran dua pimpinan daerah tersebut memicu kemarahan massa aksi. Aliansi menilai para pemangku kebijakan terkesan acuh tak acuh dan mengabaikan keselamatan anak-anak, menyusul insiden dugaan keracunan massal program MBG yang telah menimpa ratusan siswa di Kota Cirebon. Sebagai bentuk gertakan, massa mengancam akan mengepung kembali kantor pemerintahan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar pada Senin mendatang.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Cirebon, Raden Mohamad Saktia, menegaskan bahwa ketidakhadiran wali kota dan ketua DPRD menunjukkan minimnya empati pemerintah daerah terhadap krisis kesehatan yang menyangkut keselamatan jiwa anak-anak. Menurutnya, persoalan keracunan makanan ini bukan lagi masalah sepele, melainkan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan langkah konkret seketika.
Baca Juga:Komisi II DPRD Cirebon Minta Pemkab Ciptakan Model Publikasi yang Mudah Diakses WargaHotel Santika Cirebon Gelar Seminar untuk Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Aman dan Profesional
”Kami sangat kecewa karena Wali Kota, Ketua DPRD, beserta jajarannya tidak ada di tempat untuk menemui masyarakat. Padahal ini merupakan persoalan luar biasa yang mengancam keselamatan dan jiwa anak-anak kita,” ujar Raden Mohamad Saktia saat memberikan keterangan kepada awak media di lokasi aksi, Jumat (23/10/2026).
Dalam tuntutannya, Aliansi Masyarakat Cirebon mendesak Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Cirebon untuk segera membuat serta menandatangani surat pernyataan sikap resmi di atas kertas bermaterai. Surat pernyataan penolakan dan penghentian program MBG tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sakti menambahkan, penghentian program MBG ini mendesak dilakukan khusus untuk wilayah Kota Cirebon demi mencegah terulangnya tragedi serupa. Ia menyerahkan keputusan kepada daerah lain jika tetap ingin melanjutkan program tersebut, namun menegaskan Kota Cirebon harus dibebaskan dari operasional MBG sampai ada evaluasi menyeluruh.
”Tuntutan kami tegas, kami meminta program MBG khusus di Kota Cirebon ditutup total. Jika daerah lain ingin melanjutkan, silakan. Yang utama bagi kami adalah memastikan kejadian tragis seperti ini tidak terulang kembali di Kota Cirebon,” tegas Sakti.