“Pemerintah berkomitmen memperkuat sosialisasi dan pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran. Langkah preventif ini krusial agar tenaga kerja asal Cirebon memiliki daya saing tinggi, kompetensi tersertifikasi, serta jaminan perlindungan hukum yang jelas dari negara,” ungkap Jigus.
Dari perspektif sosiologis dan ketenagakerjaan, masifnya arus migrasi tenaga kerja ini menyajikan dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, aliran devisa (remittance) yang dikirimkan oleh para pekerja migran terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian mikro di perdesaan Cirebon, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengurangi angka pengangguran terbuka.
Jigus juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya menekan angka migrasi tenaga kerja dengan memperluas lapangan kerja lokal melalui penjagaan iklim investasi dan industri. Pemerintah berharap pertumbuhan industri di daerah dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat agar gelombang migrasi ini lambat laun dapat seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Baca Juga:Polemik Fasilitas "Apartemen" Lapas Cibinong: Pemerintah Buka Pintu Seluasnya untuk InvestigasiWarga Babakan Heboh, Istri Dokter Ditemukan Tewas di Dalam Rumah
“Pak Bupati juga selalu menyampaikan agar bisa tentunya menjaga investasi di Kabupaten Cirebon terkait dengan berdirinya banyak pabrik-pabrik di sini. Harapannya masyarakat Kabupaten Cirebon ini tidak harus bekerja di luar. Tentunya nanti bisa bekerja di daerahnya sendiri,” pungkasnya.(red/dbs)