KAB. CIREBON — Memasuki fase dua tahun perjalanan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon, denyut dinamika politik lokal mulai menghangat. Kalangan relawan pendukung yang dulu mengantarkan kepemimpinan daerah kini mulai mengambil sikap kritis dengan menagih realisasi janji-janji kampanye yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Relawan Cirebon Beriman (RCB) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Bupati Imron hingga akhir masa jabatannya. Kendati demikian, kelompok relawan ini mengingatkan agar visi, misi, serta janji politik yang tertuang saat masa pemilihan tidak sekadar menjadi dokumen formal di atas kertas, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Koordinator Relawan Cirebon Beriman (RCB), Sudiono, MH, secara tegas menyampaikan bahwa momentum dua tahun kepemimpinan ini harus menjadi evaluasi penting bagi eksekutif untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan daerah.
Baca Juga:Korsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu Kebakaran Rumah di Sumber Lor BabakanHaul Agung Sunan Gunung Jati Digelar Akhir Pekan Ini, 9 Elemen Masyarakat Bersatu
“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus benar-benar diterapkan. Termasuk dalam pengelolaan APBD,” ujar Sudiono dalam keterangannya.
Sudiono menambahkan, masyarakat luas memiliki hak konstitusional dan moral yang penuh untuk mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola oleh pemerintah. Menurutnya, APBD merupakan dana publik yang bersumber dari rakyat, sehingga setiap alokasi dan penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Bupati jangan bermain mata. Harus berani tegas menyampaikan hasil secara terbuka. Jangan ada yang ditutupi,” katanya.
Selain menyoroti transparansi keuangan daerah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), gelombang pengawalan dari elemen relawan ini juga diarahkan pada sektor tata kelola birokrasi serta proses seleksi jabatan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“BUMD harus sehat. Profesional. Produktif, Kalau BUMD sehat, daerah ikut mendapatkan manfaat,” paparnya.
RCB mengingatkan pentingnya menjaga birokrasi yang bersih dari praktik KKN serta mendesak peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa agar semakin cepat dan mudah. Di sisi lain, Sudiono juga menegaskan agar visi-misi kampanye tetap konsisten dijadikan pedoman utama pemerintah hingga akhir masa jabatan.