“Bukan cuma urusan tarif parkir yang kita soroti, tapi kita akan bongkar secara menyeluruh bagaimana pengelolaan aset SOR Watubelah ini dari hulu sampai hilir agar transparan dan akuntabel,” tandas Sophi.
Sorotan terhadap tarif parkir SOR Watubelah sebelumnya juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS, Supriyadi. Ia menilai tarif tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan perda.
“Kasihan masyarakat yang berkunjung,” ujar Supriyadi.
Menurutnya, DPRD juga perlu memastikan pihak yang memiliki kewenangan mengelola parkir di kawasan tersebut. Pengelolaan parkir, kata dia, harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Baca Juga:Langkah Nyata Kepastian Hukum, Pemkab Cirebon Genjot Sertifikasi Ratusan Ruas Jalan DaerahBGN Perluas Program MBG, Sekolah di Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi Jadi Prioritas
“Harusnya tiket parkir tidak memberatkan masyarakat. Pengelolaannya juga harus sesuai dengan tupoksi,” terangnya.
Melalui langkah investigatif dan pengawasan ketat ini, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan total terhadap manajemen aset-aset strategis lainnya. Transparansi dan profesionalisme pengelola menjadi kunci utama agar fasilitas publik seperti SOR Watubelah benar-benar mandiri secara finansial, mendatangkan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat luas tanpa terbebani pungutan liar di luar ketentuan resmi. (red/dbs)