“Pemerintah hadir untuk nelayan. Kita ingin menjadi penghubung dengan perbankan, sehingga bagaimana rekan-rekan nelayan bisa mendapatkan akses yang lebih mudah, termasuk dalam permodalan,” katanya.
Selain menggenjot infrastruktur fisik, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon turut menaruh perhatian serius terhadap aspek keselamatan kerja para pelaku sektor perikanan. Melalui sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memastikan para nelayan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai saat mengarungi lautan.
Berdasarkan data terkini, jumlah nelayan yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ini tercatat berada di kisaran 2.300 hingga 2.780 orang. Langkah strategis ini dihadirkan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman serta meminimalisir risiko sosial-ekonomi yang kerap mengintai para pekerja di sektor perikanan tangkap.
Baca Juga:Ancaman Hangus! Administrasi Mandek, Dana JUT dan Irigasi 111 Desa Terancam Gagal CairAksi Tak Senonoh Pedagang Cilung di Lingkungan Sekolah Terbongkar, Korban Diduga Lebih dari Satu
Kendati demikian, dari total sekitar 17.000 nelayan di Kabupaten Cirebon, cakupan perlindungan tersebut masih menyisakan ruang luas untuk dioptimalkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Sekretaris DKPP, Dimas Raditya Nugroho, menegaskan bahwa pengembangan KNMP bukan sekadar soal fisik, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan secara menyeluruh.
“Kita ingin masyarakat nelayan bisa naik kelas. Pemerintah harus hadir dan memberikan dukungan agar kegiatan nelayan bisa berjalan lebih nyaman, aman, dan semakin produktif,” pungkasnya.
Dengan adanya pengembangan yang berkesinambungan ini, Pemkab Cirebon berharap kawasan KNMP Gebang Mekar dapat menjadi percontohan pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang mandiri, sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon. (red/dbs)