JAKARTA – Pemerintah akhirnya angkat bicara soal wacana pembatasan pembelian Pertalite yang ramai diperbincangkan publik. Kabar baiknya? Harga BBM bersubsidi itu dipastikan tidak naik. Namun, ke depan, tidak semua orang akan bisa membelinya dengan bebas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini bukan tentang menaikkan harga, melainkan tentang keadilan. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi senilai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Subsidi Tepat Sasaran: Amanah dari DPR
Purbaya menjelaskan bahwa langkah pembatasan ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan DPR kepada pemerintah. Intinya: subsidi Pertalite harus lebih akurat menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Optimis Ekonomi RI Tembus 6 Persen, Tekankan Ekonomi Kerakyatan sebagai FondasiWarga Pangenan Rayakan HUT ke-81 RI dengan Aksi Nyata dan Semangat Kebersamaan
“Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Dengan kata lain, pemerintah tidak sedang bermain-main dengan harga, melainkan sedang menata ulang distribusi agar anggaran negara tidak bocor ke kantong mereka yang tidak berhak.
Desil 9 dan 10: Siapa yang Terkena Dampak?
Salah satu poin penting yang disorot adalah kemungkinan pelarangan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi tertinggi, yakni desil 9 dan 10. Dalam klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), desil 10 adalah kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya.
Purbaya pun mengonfirmasi hal serupa: skenario pembatasan untuk desil 10 sedang dikaji dengan cermat, termasuk dampaknya terhadap perekonomian secara makro.
Bertahap, dengan Riset dan Teknologi
Pemerintah sadar bahwa kebijakan besar seperti ini tak bisa diterapkan secara instan. Karena itu, pembatasan akan dilakukan secara bertahap, sembari terus memantau dampaknya terhadap inflasi, daya beli, dan stabilitas ekonomi.