​Selain memperjuangkan kenaikan pendapatan jangka pendek, RHB menambahkan bahwa legislatif akan terus mengawal dan mendorong proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu secara bertahap. Skema ini dinilai realistis dengan memanfaatkan formasi kosong akibat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Jika kuota formasi yang disediakan pemerintah pusat terbatas, maka skala prioritas mutlak diterapkan secara transparan.
​“Permintaan para guru sangat logis dan adil. Maka dari itu, penataan serta pengangkatan skala prioritas ini harus bersandar penuh pada variabel usia, masa kerja, serta basis data resmi BKN agar seluruh proses berjalan secara objektif, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkas legislator asal Kabupaten Cirebon tersebut menutup wawancara. (adv)