“Yang pasti anggarannya sudah dialokasikan di dalam APBD, namun saya lupa nilai persisnya,” tutur Ronianto.
Mengenai persoalan infrastruktur pendidikan yang rusak, Ronianto memaparkan data normatif bahwa saat ini terdapat sedikitnya 700 ruang kelas di Kabupaten Cirebon yang membutuhkan rehabilitasi total maupun parsial. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah (APBD) diklaim menjadi penghambat utama lambatnya penanganan, sehingga pihaknya kini tengah berjuang mengajukan permohonan dana stimulan ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami pastikan perbaikan sarana fisik sekolah, khususnya sekolah dasar, tetap menjadi skala prioritas utama dalam tahun anggaran ini. Kerusakan memang tersebar di berbagai wilayah, dan kami berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran,” cetus Ronianto memungkasi keterangannya. (rif/dbs)