Sektor Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga tidak luput dari rapor merah para demonstran. Praktik lancung berupa siswa “titipan” pejabat di sejumlah sekolah favorit disinyalir masih marak terjadi. Hal ini dinilai merugikan masyarakat luas, khususnya calon murid kurang mampu yang seharusnya diprioritaskan berdasarkan regulasi zonasi tempat tinggal terdekat.
Lebih lanjut, AMCB menuding adanya disparitas dan subjektivitas tinggi dalam penentuan skala prioritas program perbaikan gedung sekolah. Sebagai bukti konkret, terdapat 10 bangunan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Mundu dan Astanajapura yang kondisinya memprihatinkan namun luput dari sentuhan renovasi. Zeki menduga jajaran manajemen Dinas Pendidikan melakukan penilaian secara tebang pilih berdasarkan tingkat loyalitas dan kelincahan kepala sekolah dalam melobi dinas, bukan berdasarkan kebutuhan riil kerusakan.
“Kebanyakan tebang pilih. Ketika kepala sekolahnya kurang lincah atau dianggap kurang loyal, sekolahnya mau ambruk pun terkesan dibiarkan saja,” cetus Zeki dengan nada kesal.
Baca Juga:Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 Siap Manjakan Pengunjung Domestik hingga MancanegaraSensus Ekonomi 2026: Kecamatan Babakan Cirebon Perkuat Sinergi Demi Data Akurat
Terakhir, massa membongkar carut-marutnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada jenjang sekolah dasar. Pengawasan dinas dituding sangat lemah, mengingat kualitas makanan yang didistribusikan kepada para siswa dianggap tidak layak konsumsi serta tidak mencerminkan standar pagu anggaran sebesar Rp10.000 per porsi. Di sisi lain, pihak sekolah terkesan memaksa para murid untuk tetap menerima pasokan makanan tersebut.
Aliansi menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini barulah gelombang awal. Jika dalam waktu dekat seluruh poin tuntutan tidak mendapatkan respon dan langkah taktis yang konkret, mereka mengancam akan mengepung kembali kantor Dinas Pendidikan dengan eskalasi massa yang jauh lebih besar.
Menanggapi gelombang desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, S.Pd., M.M., langsung menemui massa dan menyatakan menerima seluruh aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi internal. Terkait polemik pembubaran Korwil, Ronianto memberikan klarifikasi bahwa secara institusional lembaga itu telah dilebur, namun pihaknya tetap menempatkan perwakilan administrasi di setiap kecamatan.
Menurut Ronianto, fungsi eks-Korwil tersebut masih sangat krusial guna mempercepat koordinasi pelaporan administrasi sekolah dasar, mengingat luas geografis wilayah Kabupaten Cirebon tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah SDM di satuan pendidikan. Ia membenarkan bahwa biaya operasional perwakilan tersebut telah diakomodasi dalam APBD murni, meski dirinya mengaku tidak mengingat secara mendetail rincian nominal pagu anggarannya.