BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bergerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan angka putus sekolah pasca-pengumuman Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. Saat ini, Pemprov Jabar tengah mematangkan simulasi penghitungan anggaran untuk membiayai puluhan ribu calon murid baru yang gagal menembus sekolah negeri, termasuk Sekolah Maung. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh anak usia sekolah di Jawa Barat tetap mendapatkan hak pendidikan mereka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang menyusun skema kerja sama dengan berbagai sekolah swasta. Program kemitraan ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 78 ribu calon murid baru yang tidak terakomodasi di jalur negeri.
“Ini sedang kami hitung dan kami simulasikan secara matang. Yang jelas, Pak Gubernur sudah memberikan sinyal (kuota) di kisaran 70 ribu calon murid baru. Namun untuk angka persisnya, tentu harus kami kalkulasikan dengan sangat cermat agar tepat sasaran,” ujar Herman saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga:Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Cinangka Pastikan Jagung Hibrida Tumbuh OptimalTepis Isu Tarif Liar, RSUD Waled Pastikan Pengelolaan Parkir Profesional dan Berasuransi Sesuai Regulasi
Herman menjelaskan, pembiayaan untuk program penyelamatan siswa ini akan diupayakan melalui intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD murni pada tahun anggaran berikutnya. Langkah lintas tahun ini diambil menyesuaikan dengan kalender akademik yang berjalan.
“Kami akan dorong anggarannya di APBD Perubahan dan APBD murni. Mengingat tahun ajaran 2026/2027 ini periodenya terbagi, sebagian berjalan di akhir tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya,” jelasnya menambahkan.
Kendati komitmen anggaran sudah dipastikan, Pemprov Jabar sejauh ini belum mengetok palu mengenai format baku bantuan yang akan digulirkan. Opsi yang tersedia saat ini adalah pemberian subsidi sebagian biaya pendidikan atau pembebasan biaya sekolah secara penuh (gratis).
“Terkait teknis di lapangan, apakah nanti bentuknya subsidi atau full dibebaskan, kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Ini domain mereka dan hingga kini masih terus disimulasikan sesuai dengan arahan langsung dari Pak Gubernur,” kata Herman.
Siapkan Tiga Opsi Alternatif
Selain menggandeng sekolah swasta, Pemprov Jabar juga menyiapkan cetak biru (blueprint) pendidikan alternatif lainnya. Herman memaparkan, opsi pemanfaatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka serta optimalisasi sekolah penyangga kini tengah dikaji secara mendalam. Kendati demikian, implementasi kebijakan ini masih harus melewati tahap konsultasi dengan pemerintah pusat.