BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengukuhkan posisinya sebagai pionir tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan memborong dua penghargaan prestisius sekaligus dalam satu malam, Jumat (24/4/2026). Prestasi ini diraih atas keberhasilan dalam menjaga marwah ekosistem pers serta terobosan masif di bidang transformasi digital dan reformasi layanan publik.
Di Kota Bandung, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mewakili Pemerintah Provinsi menerima penghargaan khusus dari Harian Umum Pikiran Rakyat dalam malam puncak HUT ke-60 media tersebut. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi nyata Pemprov Jabar dalam memperkuat sinergi dengan media massa sebagai pilar krusial pembangunan daerah.
Herman menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”, kolaborasi lintas sektor atau konsep pentahelix adalah harga mati. Menurutnya, meskipun saat ini masyarakat berada di tengah gempuran arus media sosial, media massa konvensional tetap menjadi jangkar informasi yang akurat dan rujukan utama bagi publik.
Baca Juga:Putus Rantai Kemiskinan, Gubernur Jabar Buka Jalur Khusus Siswa Kurang Mampu ke Sekolah Unggulan IndustriJaga Ketahanan Pangan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Warning Alih Fungsi Lahan Abadi
”Tugas seorang pemimpin adalah mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah tugas berat, namun akan terasa ringan jika dikerjakan bersama dalam perspektif pentahelix. Kemitraan strategis dengan media massa adalah kunci untuk mengawal pembangunan ini,” ujar Herman Suryatman dalam sambutannya di hadapan jajaran Forkopimda Jabar.
Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan di Jakarta, Pemprov Jabar kembali mengukir prestasi nasional. Melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, Pemprov Jabar menerima National Governance Awards 2026 dari Metro TV untuk kategori Outstanding Province in Digital Transformation and Public Services Reform. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini.
Keberhasilan ini didorong oleh berbagai inovasi digital unggulan seperti ‘Tapal Desa’—sistem pendataan potensi desa berbasis digital—dan platform ‘Open Data Jabar’. Inovasi tersebut memungkinkan integrasi data kependudukan hingga infrastruktur secara akurat untuk pengambilan kebijakan yang sistemik.
Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, menyatakan bahwa teknologi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan adaptif. “Transformasi digital di lingkungan pemerintah sangat dibutuhkan agar kami bergerak cepat melayani masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini terbukti memudahkan layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien,” ungkap Dedi di Grand Ballroom The Ritz Carlton Hotel, Jakarta.