BANDUNG – Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemerataan akses edukasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan data mengejutkan yang mencatat sekitar 4 juta anak di berbagai pelosok tanah air hingga kini belum mengenyam pendidikan formal. Fenomena ini memicu pemerintah untuk bergerak cepat meluncurkan strategi pendidikan alternatif yang lebih inklusif.
​Berdasarkan data nasional, Jawa Barat menempati urutan teratas sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak. Tantangan besar ini menjadi fokus utama pemerintah mengingat konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah tersebut berbanding lurus dengan kompleksitas akses pendidikan.
​Jawa Barat Catat Angka Tertinggi
​Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, menjelaskan bahwa persebaran anak tidak sekolah merata di hampir seluruh provinsi, namun angkanya sangat kontras di Pulau Jawa.
Baca Juga:Satlantas Polrestabes Bandung Genjot Layanan SIM, Proses Lebih Cepat dan MudahInsiden Maut Di Sungai Cukang Tadah: Bocah 10 Tahun Asal Kutakembaran Tewas Tenggelam
​”Terkait dengan sebaran anak tidak sekolah, ini hampir semua provinsi ada anak tidak sekolah. Angka tertinggi berada di Jawa Barat, di mana secara jumlah mencapai 106.196 anak,” ujar Saryadi dalam keterangan resminya di Jakarta.
​Setelah Jawa Barat, posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 59.000 anak, disusul Jawa Timur yang mencatatkan 53.000 anak. Kontras dengan wilayah padat penduduk, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia justru mencatat angka terendah, seperti Papua Pegunungan yang hanya mencatat 208 anak, Papua Barat Daya 264 anak, dan Papua Selatan sebanyak 755 anak.
​Strategi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Menyikapi urgensi tersebut, Kemendikdasmen merancang langkah taktis melalui penguatan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Program ini didesain khusus untuk menjangkau anak-anak yang memiliki keterbatasan akses, baik secara ekonomi maupun geografis, dengan memanfaatkan sekolah induk sebagai pusat layanan utama.
​Untuk periode 2026 hingga 2027, pemerintah memasuki fase pengembangan skala penuh. “Kami menargetkan pengembangan 34 plus sekolah induk. Mengapa 34 plus? Karena terdiri dari 34 sekolah induk di dalam negeri ditambah satu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN),” tambah Saryadi.
​Sistem Belajar Fleksibel: Sinkronus dan Asinkronus
Teknis pelaksanaan PJJ ini mengedepankan fleksibilitas tinggi agar tidak membebani siswa. Kurikulum akan dijalankan melalui dua pendekatan utama: