Anomali Pertumbuhan Ekonomi dan Efisiensi Anggaran
Meski dibanjiri kritik, laporan tersebut tetap mencatatkan beberapa poin impresif. Kabupaten Cirebon tercatat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen. Angka ini cukup membanggakan karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.
Namun, Hasan memberikan catatan kritis mengenai keterkaitan pertumbuhan tersebut dengan kebijakan daerah. “Kami mempertanyakan seberapa besar kontribusi langsung APBD terhadap pertumbuhan 6,4 persen itu. Perlu ditelusuri kembali, apakah ini murni hasil intervensi kebijakan pemerintah daerah atau lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti investasi swasta dan bantuan pusat,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan, terutama terkait struktur anggaran. Salah satu isu krusial yang harus diselesaikan adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih bercokol di angka 36 persen.
Baca Juga:Korban Kedua Tenggelam di Sungai Cisanggarung Ditemukan, Jasad Mengapung di BebatuanTragedi Cisanggarung: Adit Ditemukan Tak Bernyawa, Dani Masih Terus Dicari
Angka tersebut dinilai perlu ditekan secara bertahap agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027, sekaligus mengalokasikan minimal 40 persen anggaran untuk belanja infrastruktur publik.
”Penataan struktur anggaran ini adalah harga mati. Kita harus memastikan APBD kita sehat, efisien, dan yang paling penting, porsinya lebih besar untuk kepentingan publik daripada urusan birokrasi,” pungkas Hasan. (rif/dsb)