BANDUNG – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk melakukan perombakan fundamental dalam strategi penguatan pendidikan vokasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan bonus demografi sekaligus upaya memutus rantai pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Hal tersebut mengemuka saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau sejumlah tenant pameran pendidikan dan kreativitas di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di ambang momentum bonus demografi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, pemerintah dituntut untuk menciptakan sinkronisasi yang presisi antara kualitas sumber daya manusia dengan ketersediaan lapangan kerja.
Baca Juga:Perkuat Orkestrasi Birokrasi, Wali Kota Cirebon Resmi Lantik Edi Siswoyo sebagai Pj SekdaKemenag Kabupaten Cirebon Ajukan Hibah 7 Titik Lahan Pemkab demi Tertib Aset dan Relokasi Strategis
“Kita berada di era bonus demografi dengan usia produktif yang sangat besar. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita melakukan match atau penyelarasan antara potensi SDM tersebut dengan peluang kerja yang tersedia di pasar,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang format koordinasi terintegrasi yang melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga dunia usaha sebagai end-user. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Menjawab Paradoks Pengangguran Terdidik
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi, menyoroti adanya paradoks yang mengkhawatirkan dalam struktur ketenagakerjaan saat ini. Menurutnya, angka pengangguran justru didominasi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi.
“Problem kita hari ini adalah fakta bahwa mereka yang menganggur rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang tidak menganggur justru seringkali pendidikannya lebih rendah. Ini adalah anomali yang harus segera kita urai,” cetus Kang Dedi.
Dedi menilai, persoalan ini berakar pada pola pikir pendidikan yang masih terkunci pada sektor formal. Banyak lulusan yang terjebak dalam antrean panjang untuk menjadi buruh pabrik atau aparatur sipil negara (ASN), sementara peluang di sektor lain justru terbengkalai.