“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Gubernur pun merasakan hal yang sama. Tapi jangan bicara anggaran kurang terus untuk urusan rakyat,” tuturnya.
Dedi memberikan solusi agar target 7,5 persen tersebut dapat dikejar melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat harus dikembalikan dalam bentuk infrastruktur jalan yang berkualitas.
Sebagai bentuk keseriusan, Dedi Mulyadi mengancam akan melakukan pengawasan ketat terhadap dokumen rancangan anggaran daerah. Ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan jika syarat alokasi infrastruktur tersebut tidak terpenuhi.
Baca Juga:BMKG Peringatkan Jawa Barat Bakal Dilanda Kemarau Lebih Kering dan Panjang pada 2026Tatap 2027, Gubernur Dedi Mulyadi Gebrak Jabar dengan Lima Agenda Prioritas Pembangunan
“Kalau tidak dialokasikan 7,5 persen, saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD-nya. Ini adalah keharusan demi kepentingan konektivitas masyarakat,” pungkas Dedi. (rif/dbs)