Korporatisasi Petani di Jabar, Wujudkan Swasembada Pangan
CIAMIS – Dalam rangka percepatan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di Jawa Barat, tiga Kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melakukan optimalisasi gabah padi, percepatan luas tambah tanam, launching kartu tani dan korporatisasi petani, di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, Senin (09/10/2017).
Menteri BUMN Rini Soemarni menuturkan, program tersebut merupakan kerjasama tiga Kementerian atas instruksi Presiden Joko Widodo dalam memakmurkan dan mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. “Presiden menginginkan setiap petani harus bisa lebih sejahtera hidupnya, ini kami membuat program bertiga (Menteri) agar bagaimana hal itu bisa terjadi,” tutur Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Rini yang didampingi Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Mentan Amran Sulaeman dan Wagub Jabar Deddy Mizwar serta Bupati Ciamis Iing Syam Arifin membagikan kartu tani kepada perwakilan Gapoktan di 14 Kecamatan, penandatanganan akta pendirian sejumlah BUMDes dan menyerahkan bantuan traktor.
Baca Juga:Tinjau Banjir Pangandaran, Demiz: Bentuk Relawan Mitigasi Tiap KecamatanDua Balon Kuwu Karangwangun Gagal Nyalon, Karena..?
Menurut Rini, petani jangan hanya sekedar menanam, proses, hingga penjualan saja tetapi juga harus berwirausaha. Untuk itu Ia dan jajarannya akan menerjunkan BUMN ke setiap desa untuk melakukan pendampingan dalam mengkorporasi petani. “Program ini tujuannya adalah untuk mewirausahakan para petani. Harapannya nanti aktivitas petani bukan hanya proses sampai menjual tapi nanti bisa bekerjasama dengan BUMN yaitu Bank Mandiri untuk daerah Ciamis.
Pada kesempatan itu juga Kementerian BUMN menyerahkan Kredit Usaha Rakyat, polis asuransi pertanian, asuransi gagal panen kepada kelompok tani dan penyerahan bantuan CSR BUMN.
Ditempat yang sama, Wagub Jabar Deddy Mizwar mengapresiasi korporatisasi petani demi kesejahteraan dan swasembada pangan, terlebih dilaksanakan di salah satu Desa di Jabar untuk pertama kalinya yang diharapkan menjadi percontohan bagi Desa lainnya di Indonesia. “Kami sangat mendukung korporatisasi petani di Jabar dan berharap dukungan keuangan dalam bentuk KUR yang melibatkan kelembagaan lokal di tingkat Desa atau BUMDes,” ujarnya.
Hal itu akan memberikan manfaat optimal untuk pendapatan para petani serta kemajuan ekonomi perdesaan, dengan begiu maka ketimpangan antara Desa dan Kota akan semakin berkurang. “Penduduk usia produktif bisa menjadi pelaku usaha dan tenaga kerja produktif di desanya sendiri sehingga nantinya bermuara pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif serta pemerataan kesejahteraan masyarakat,” terang Deddy.