Anggaran Aman, Defisit Terjaga
Salah satu kekhawatiran publik terkait kebijakan ini adalah dampaknya terhadap fiskal negara. Namun, Purbaya memastikan bahwa anggaran Rp31 triliun tidak akan menambah beban defisit APBN. Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran dari sejumlah pos yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Nambah anggaran tapi sudah terkendali. Kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan. Jadi anggaran APBN defisitnya enggak berubah,” tegasnya.
Ia pun menjamin bahwa langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan sustainabilitas fiskal, dengan defisit tetap dijaga di level 2,4 persen pada tahun 2027.
Kepastian bagi Guru dan Tenaga PPPK
Baca Juga:Tradisi Siraman Panjang Keraton Kasepuhan, Air Cucian Pusaka Jadi Rebutan WargaMenuju Kemandirian Pertahanan Nasional: Bandara Kertajati Disiapkan Jadi Pusat Perawatan Pesawat Tempur TNI AU
Purbaya berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian bagi para guru dan pekerja PPPK, terutama mereka yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status. “Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi data kepegawaian guru secara menyeluruh untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.
Langkah Besar untuk Kepastian Tenaga Pendidik
Pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dengan anggaran Rp31 triliun adalah kabar baik bagi ratusan ribu guru di Indonesia. Dengan skema bertahap, jaminan defisit tetap terkendali, serta peluang untuk menjadi PNS, kebijakan ini memberikan angin segar bagi para tenaga pendidik yang selama ini menanti kepastian status dan karier. Implementasi pada 2027 akan menjadi momen penting yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. (red)