CIREBON — Pesatnya digitalisasi pengelolaan dana dan keuangan desa tidak hanya membawa kemudahan transaksi, tetapi juga bayang-bayang kejahatan dunia maya (cybercrime). Menanggapi potensi kerentanan tersebut, puluhan kepala desa (kuwu) di Kabupaten Cirebon mendapatkan pembekalan dan edukasi intensif terkait pencegahan kejahatan siber di sektor keuangan.
Kegiatan tersebut dselenggarakan di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (5/8/2026). Tujuannya untuk membekali para Kuwu dengan pemahaman mengenai berbagai bentuk kejahatan siber di sektor keuangan.
Kegiatan edukasi ini juga digelar sebagai langkah preventif untuk melindungi kas anggaran desa serta membendung maraknya kejahatan finansial berbasis digital yang menyasar lini pemerintahan terkecil.
Baca Juga:Ironi Pendidikan di Jawa Barat: Wamendikdasmen Ungkap 527.000 Anak Putus Sekolah, Tertinggi Se-IndonesiaMantan Pj Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi Mengundurkan Diri dari ASN
Pemerintah Daerah bersama instansi teknis dan perbankan setempat menilai bahwa peran kuwu sangat strategis. Sebagai manajer puncak di tingkat desa, para kuwu mengelola alokasi anggaran daerah maupun dana desa yang bernilai signifikan, sehingga kerap menjadi target potensial kejahatan siber berbasis rekayasa sosial (social engineering) maupun phishing.
Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Ia menilai kejahatan siber saat ini menjadi ancaman yang semakin serius. Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan digital masih menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan di ruang digital.
“Akibat minim informasi digital keuangan dan kejatan siber banyak yang menjadi korban. Selain itu faktor kelengahan juga menjadi alasan korban kejahatan siber,” ujar Herman.
Antusiasme dan Penguatan Literasi Digital
Dalam sesi pembekalan, para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai modus kejahatan siber modern. Mulai dari penyebaran tautan berbahaya, pencurian data pribadi (phishing), pengambilalihan akun perbankan digital, hingga ancaman kejahatan keuangan berbasis aplikasi ilegal.
Jajaran pelaksana edukasi menegaskan pentingnya kewaspadaan tinggi dan penerapan protokol keamanan digital yang ketat di tingkat perangkat desa. Kejahatan siber tidak lagi hanya menyasar individu, tetapi juga institusi dan tata kelola keuangan publik di ranah pedesaan.
Sementara itu, Kepala BNI Cabang Cirebon Monti Lazuardi yang turut hadir ikut menjelaskan perkembangan digitalisasi harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan lebih rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan siber.