“Intinya, tidak etis jika penagihan pajak dilakukan dalam rangka seolah-olah menakut-nakuti publik. Silakan menggali potensi PAD sebanyak-banyaknya, tetapi selama tidak ada persoalan hukum yang serius, saya kira tidak perlu ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses penagihan pajak,” ungkap Guru Besar UIN tersebut.
Menjaga Batas Kewenangan dan Iklim Usaha
Dinamika ini menggarisbawahi urgensi adanya kejelasan regulasi (clear boundary) terkait peran pendampingan APH dan instrumen militer dalam sektor keuangan. Para pengamat dan legislator sepakat bahwa pembenahan rasio pajak (tax ratio) seyogianya bertumpu pada perbaikan sistem administrasi, penguatan data, dan pelayanan yang ramah. Keterlibatan TNI dan Polri dinilai hanya tepat difungsikan untuk menangani indikasi tindak pidana perpajakan skala besar yang berdimensi hukum murni, alih-alih pengawasan rutin terhadap wajib pajak sipil. (red)