KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyoroti maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan – Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
“Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa. Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah maupun TNI-Polri, masih ada persoalan yangcukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online,” ujar Erwan.
Menurutnya, praktik judi online kini tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi telah merambah seluruh kalangan, termasuk anggota TNI, Polri, pejabat, hingga ASN.Erwan mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat ASN di Jawa Barat yang tercatat aktif melakukan transaksi judi online dengan nilai yang sangat besar.
Baca Juga:Hak Dividen dan Suara Dibekukan, Pendiri RS Permata Cirebon Siapkan GugatanBudiyanto Islamic School Indonesia Tambah Dua Unit Pendidikan, Perkuat Konsep Pendidikan Islam Terpadu
“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilaitransaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” katanya.
Meski demikian, Erwan menegaskan identitas para ASN tersebut tetap dirahasiakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui
Inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya.Ia mengaku prihatin karena nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus meningkat.
“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuatpengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” tegasnya.
Erwan juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Selain persoalan judi online, Erwan meminta masukan Ombudsman RI terkait penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan SPMB agar tidakterus berulang pada tahun-tahun mendatang.