CIREBON — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi pilar peningkatan kualitas gizi anak bangsa kembali menghadapi ujian serius di tingkat daerah. Sebuah insiden mengejutkan mencuat setelah ditemukannya kontaminasi ulat pada sajian menu makanan program MBG di SMAN 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Temuan yang sempat viral di ruang digital ini memantik reaksi cepat dan keras dari instansi berwenang demi mencegah risiko kesehatan yang lebih luas bagi para peserta didik.
Sebagai langkah antisipatif dan bentuk pertanggungjawaban penegakan standar mutu kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon langsung mengambil tindakan tegas dengan menarik sementara Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersangkutan. Kebijakan darurat ini diberlakukan guna mensterilkan rantai pasok makanan sekaligus menginvestigasi secara mendalam letak kelalaian dalam proses pengolahan bahan pangan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait temuan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, ulat ditemukan pada salah satu ompreng dari ribuan porsi makanan yang didistribusikan.
Baca Juga:Bulan Dana Pensiun 2026 bank bjb, Dorong Masyarakat Wujudkan Masa Depan Finansial Lebih Sejahtera Dengan DPLKDarurat Abu Vulkanik Anak Krakatau Lumpuhkan 8 Bandara, BIJB Kertajati Siaga Penuh Beri Layanan Optimal
“Katanya cuma ada satu ompreng, Mas, dari sekian ribu ompreng,” ucapnya Senin 7 September 2026.
Menurutnya, temuan tersebut diduga berkaitan dengan bahan makanan berupa sayuran atau buah yang digunakan dalam menu MBG.
“Jadi nanti, kami dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) lagi. Sementara ini, mungkin SLHS-nya kami tarik dulu,” kata Eni.
Perspektif berbeda melihat bahwa insiden di SMAN 1 Losari ini bukan sekadar persoalan teknis dapur yang luput dari pengawasan, melainkan sebuah alarm krusial bagi tata kelola rantai pasok logistik pangan massal. Pengawasan kualitas dari hulu ke hilir—mulai dari pemilihan sayuran segar, sterilisasi alat masak, hingga ketepatan waktu distribusi—menjadi variabel mutlak yang tidak boleh ditawar. Ketika standar higienitas terabaikan, kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini dipertaruhkan, sehingga respon cepat dari otoritas kesehatan menjadi kunci utama pemulihan kredibilitas program.
Menanggapi insiden yang mencoreng keamanan pangan sekolah ini, pihak SPPG selaku penyedia layanan langsung menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik, khususnya pihak sekolah dan para wali murid. Dalam pernyataan resminya, manajemen SPPG menegaskan komitmen penuh untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh SOP operasional mereka.