Berdasarkan hasil survei pemutakhiran data spasial terbaru, total luasan Lahan Baku Sawah di Kabupaten Cirebon yang sebelumnya tercatat definitif mencapai 50.287 hektare kini telah mengalami penyesuaian angka. Validasi ulang ini ditujukan untuk memetakan secara presisi wilayah mana saja yang mutlak dipertahankan sebagai lumbung padi dan kawasan mana yang secara regulasi dapat dialihfungsikan menjadi zona industri maupun perdagangan.
Langkah progresif ini diprediksi akan menjadi angin segar yang dinanti-nantikan oleh para pelaku usaha serta calon investor skala nasional maupun multinasional. Pasalnya, kepastian hukum mengenai tata ruang wilayah menjadi variabel utama bagi para pemilik modal dalam merealisasikan proyek-proyek strategis mereka yang sempat tertunda akibat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan tersebut.
DPRD Kabupaten Cirebon berharap, dengan dicabutnya moratorium investasi ini pada akhir Juli 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat kembali dipacu secara optimal. Kemudahan perizinan terpadu satu pintu yang didukung kepastian zonasi tata ruang diharapkan mampu menarik masuknya investasi baru yang pada gilirannya akan membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. (rif/dbs)