CIREBON — Upaya penanggulangan tengkes atau stunting di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih menghadapi jalan terjal yang penuh tantangan. Guna menekan angka kasus yang masih fluktuatif, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon kini bergerak cepat memperkuat strategi intervensi ganda. Langkah taktis ini mengombinasikan penanganan intensif bagi balita yang telah teridentifikasi stunting di sektor hilir, serta program pencegahan dini secara masif sejak usia remaja di sektor hulu.
Berdasarkan data komprehensif yang dicatat oleh Dinas Kesehatan setempat hingga pertengahan tahun 2026, prevalensi gizi buruk kronis di Kabupaten Cirebon saat ini masih bertengger di angka yang cukup memprihatinkan, yakni 18 persen. Dari total populasi balita di seluruh wilayah Cirebon yang mencapai kisaran 154 ribu anak, diperkirakan terdapat sekitar 12 ribu anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat keterbatasan asupan nutrisi tersebut. Angka ini memicu alarm bagi otoritas kesehatan untuk segera melakukan akselerasi program di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, S.Km., M.Kes., mengonfirmasi bahwa pola penanganan yang diterapkan instansinya saat ini difokuskan secara penuh pada balita yang sudah masuk dalam kategori tengkes. Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah optimalisasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan. Program distribusi pangan bergizi ini disalurkan secara terstruktur melalui jaringan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di seluruh kecamatan.
Baca Juga:Anggaran Latsarmil Capai Triliunan Rupiah, Anggota DPR Dorong Efisiensi Pelatihan KopdesTerbukti Bersalah dalam Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara
Kendati demikian, Enny menggarisbawahi bahwa posisi Dinas Kesehatan berada pada tahap kuratif atau penanganan di sektor hilir. Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan memutus mata rantai kasus baru stunting tidak bisa hanya ditumpukan pada satu instansi saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen dari lintas perangkat daerah. Sinergi itu khususnya diperlukan dalam memetakan, mengedukasi, dan mendampingi keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori berisiko tinggi.
“Posisi kami di Dinas Kesehatan itu berada di wilayah hilir. Artinya, ketika di lapangan ditemukan anak yang sudah teridentifikasi mengalami stunting, kami langsung melakukan tindakan medis dan memberikan PMT sebagai langkah pemulihan,” urai Enny saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2026).