BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bergerak cepat mengantisipasi potensi anak putus sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau seluruh jajaran komite dan pengelola sekolah swasta di Jabar untuk terlibat aktif dalam memastikan akses pendidikan yang merata, terutama bagi para siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak lolos seleksi masuk ke sekolah negeri.
Langkah ini diambil sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri yang kerap menjadi polemik tahunan. Menurut Dedi, kolaborasi erat antara Pemprov Jabar dan sektor swasta merupakan instrumen krusial dalam menjamin keberlanjutan masa depan pendidikan generasi muda di Jawa Barat.
“Persoalan keterbatasan kuota di sekolah negeri tidak bisa diselesaikan secara instan hanya dengan memaksakan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel). Di sinilah sekolah swasta harus hadir mengambil peran strategis sebagai solusi konkret bagi siswa yang belum mendapatkan kursi,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (19/6/2026).
Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Jabar saat ini tengah mematangkan skema insentif berupa bantuan biaya pendidikan yang menyasar siswa kurang mampu di sekolah swasta. Pemerintah daerah memproyeksikan alokasi anggaran sebesar Rp2,7 juta untuk setiap siswa pada tahun pertama mereka menempuh pendidikan di lembaga swasta.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini berharap pihak yayasan dan manajemen sekolah swasta menyambut baik uluran tangan pemerintah ini. Ia menekankan agar tidak ada ego sektoral yang justru mengorbankan hak dasar anak untuk belajar.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri itu melanggar aturan, tetapi di sisi lain, saat sekolah swasta diajak bekerja sama dengan dukungan anggaran resmi dari pemerintah, mereka justru enggan. Kita harus satu visi demi nasib anak-anak kita,” tegas KDM.
Gubernur Jabar menilai, tanpa adanya komitmen dan keterbukaan dari sekolah swasta, risiko membeludaknya angka putus sekolah pada lulusan jenjang sebelumnya akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemprov yang menolak menutup mata terhadap ketimpangan akses pendidikan akibat faktor finansial. Bagi Dedi, hak memperoleh pendidikan yang layak harus bersifat universal dan inklusif.