BANDUNG — Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung tingkat SMA di Jawa Barat tahun 2026 diwarnai gelombang protes dari ratusan orang tua murid. Berbagai kendala teknis, transparansi nilai yang dipertanyakan, hingga isu adanya siswa titipan kini menjadi sorotan tajam publik.
Guna menuntut kejelasan atas sengkarut tersebut, ratusan orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka menilai mekanisme pendaftaran lanjutan serta informasi hasil seleksi yang diberikan oleh pihak panitia sangat minim dan tidak memadai.
Lima Poin Krusial yang Dikeluhkan Orang TuaBerdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat lima persoalan utama yang memicu gejolak dalam pelaksanaan SPMB Sekolah Maung tahun ini:
Baca Juga:Investor Protes Dapur Gizi Miliaran Rupiah Mangkrak, Badan Gizi Nasional Buka SuaraLima Tahun Terbengkalai, Komisi III DPRD Cirebon Desak Penanganan Permanen Tanggul Sungai Cimanis
• Transparansi Nilai yang Janggal: Sejumlah orang tua mempertanyakan adanya perubahan skor pada jalur prestasi non-akademik yang mendadak muncul setelah proses verifikasi selesai dilakukan.
• Jadwal Pengumuman Membingungkan: Pengumuman hasil Sekolah Maung dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) jalur reguler. Akibatnya, banyak orang tua terjebak dalam kebingungan karena harus menunggu hasil seleksi Maung sebelum memutuskan untuk memilih sekolah alternatif lain.
• Gangguan Sistem (Server Down): Selama proses pengumuman dan pemetaan berlangsung, sistem pendaftaran mengalami kendala teknis yang mengakibatkan banyak akun orang tua terkunci. Kondisi ini dinilai berpotensi kuat menghambat hak anak dalam mengikuti seleksi.
• Isu Siswa Titipan: Rumor mengenai adanya praktik titip-menitip calon siswa demi meloloskan pihak tertentu mulai mencuat ke permukaan, memicu kekhawatiran terkait keadilan seleksi.
• Gelombang Protes Massa: Akumulasi dari rasa frustrasi terhadap sistem yang dinilai tidak transparan ini memuncak pada aksi kedatangan massa orang tua murid ke kantor Disdik Jabar.
Respons Disdik dan Ketegasan Pemerintah Provinsi
Menanggapi tudingan miring terkait transparansi nilai, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan klarifikasi resmi. Disdik Jabar menjelaskan bahwa perubahan skor tersebut murni merupakan penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta hasil sinkronisasi data yang objektif.
Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikap reaktif dan tegas guna menjaga integritas dunia pendidikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka melarang keras segala bentuk praktik titip-menitip jabatan maupun kursi siswa dalam SPMB Sekolah Maung.