”SPMB Sekolah Maung harus bersih, transparan, dan adil. Tidak boleh ada titipan dalam bentuk apa pun!” tegas Gubernur dalam keterangan resminya.
Pemerintah Provinsi juga tidak segan untuk mengambil langkah disiplin yang ekstrem bagi oknum yang bermain di balik layar. Kepala sekolah maupun panitia seleksi yang terbukti melakukan manipulasi atau penyimpangan diancam dengan sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatan mereka. Senada dengan Pemprov, pihak DPRD Jawa Barat juga meminta adanya pengawasan yang super ketat terhadap proses ini.
Meskipun tensi publik meninggi, hingga saat ini secara hukum belum ada pengumuman ataupun bukti resmi yang menyatakan adanya pelanggaran serta kecurangan yang terverifikasi dalam pelaksanaan SPMB Sekolah Maung. Kendati demikian, gelombang protes ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. (red)