KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian prestisius ini diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jabar TA 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa predikat WTP yang diraih secara maraton ini merupakan buah dari kerja keras kolektif dan efektivitas seluruh jajaran Pemprov Jabar dalam mengeksekusi rencana pembangunan. Kendati demikian, pria yang akrab disapa KDM ini mengingatkan agar capaian ini tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, melainkan harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Soroti Pengelolaan Aset Daerah, DPRD Kabupaten Cirebon Desak Inventarisasi Menyeluruh dan TransparanTerbaik Nasional, Kota Cirebon Sabet Insentif Fiskal Rp3 Miliar Sebagai Juara Pengendali Inflasi
“Semoga opini WTP yang diberikan ini benar-benar menjadi cerminan dari kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Kita tidak boleh cepat puas hanya dengan meraih WTP. Parameter kesuksesan yang sesungguhnya adalah kepuasan masyarakat serta kualitas pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh mereka,” ujar KDM dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada DPRD Jawa Barat atas fungsi pengawasan yang berjalan optimal, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang telah bekerja keras mengelola keuangan daerah secara akuntabel.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Jabar, BPK RI, dan BPK Perwakilan Jabar yang konsisten memberikan evaluasi, kritik, serta saran demi perbaikan pelayanan publik di Jawa Barat. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya dedikasikan untuk seluruh pegawai Pemprov Jabar, mulai dari kepala OPD hingga staf yang menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ),” tuturnya.
Soroti Dinamika Fiskal dan Dana Transfer Pusat
Di balik keberhasilan mempertahankan WTP, KDM memberikan catatan strategis mengenai pengelolaan belanja daerah. Ia mengungkapkan, meski Pemprov Jabar memiliki optimisme tinggi dalam menggenjot pembangunan, realisasi di lapangan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah yang turut dipengaruhi oleh dinamika dana transfer dari pemerintah pusat.