Menurut KDM, target pendapatan yang bersumber dari sektor domestik atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya relatif tercapai dengan baik. Masalahnya justru terletak pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), yang dinilai belum optimal.
“Pemprov Jabar saat ini memiliki kewajiban untuk membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga masih memiliki kewajiban membayar Dana Bagi Hasil yang hingga kini belum sepenuhnya diterima oleh daerah,” jelas KDM.
Oleh karena itu, KDM berharap BPK RI dapat menjembatani dan memfasilitasi proses rekonsiliasi antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan terkait sengkarut pembiayaan ini. “Kami berharap ada rekonsiliasi, sehingga utang kita bisa dikompensasi dengan piutang atau penagihan kita ke pusat, agar catatan APBD dapat ditutup dengan bersih dan baik,” tambahnya.
Baca Juga:Soroti Pengelolaan Aset Daerah, DPRD Kabupaten Cirebon Desak Inventarisasi Menyeluruh dan TransparanTerbaik Nasional, Kota Cirebon Sabet Insentif Fiskal Rp3 Miliar Sebagai Juara Pengendali Inflasi
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlambatan pencairan dana transfer pusat yang kerap mengganggu stabilitas pengelolaan fiskal di daerah. Menurutnya, inkonsistensi penyaluran dana transfer yang meleset dari Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan berisiko memicu efek domino pada proyek infrastruktur di daerah.
“Jika sudah ada SK Menteri Keuangan yang menetapkan nominalnya, kami sangat mengharapkan konsistensi penyaluran hingga bulan Desember. Kejadian pada tahun 2025 lalu, keterlambatan dana transfer tersebut justru berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak kontraktor, sehingga proyek di lapangan menjadi tertunda,” beber KDM.
Evaluasi Administrasi Pendidikan
Selain urusan fiskal makro, Gubernur Jabar juga memberikan atensi khusus terkait catatan BPK pada sektor pembiayaan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KDM mengakui masih ditemukan kelemahan dari sisi administratif, yang sebagian besar dipicu oleh keterbatasan jumlah tenaga pengelola administrasi di lingkungan sekolah. Ia berjanji poin ini akan menjadi bahan evaluasi total dalam waktu dekat.
Di tempat yang sama, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah progresif DPRD dan Pemprov Jabar untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien merupakan hal yang sangat krusial. Setiap Rupiah yang dialokasikan dalam anggaran harus mencerminkan kemaslahatan publik dan mampu menjawab harapan masyarakat luas,” pungkas Bobby. (rls)