Muchyidin menegaskan, asas keadilan harus ditegakkan agar sekolah swasta yang juga menampung anak-anak daerah tidak dianaktirikan dibanding sekolah negeri. Demi mencapai hal tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan rinci mengenai peta jalan penyalurannya.
“Saya akan coba koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan. Kami minta data riilnya dibuka; berapa untuk sekolah swasta dan berapa untuk sekolah negeri, termasuk bagaimana pola penyalurannya selama ini,” tegas Muchyidin.
Di akhir keterangannya, ia menambahkan bahwa sinkronisasi dan keterbukaan data merupakan pilar utama dalam pengawasan sektor pendidikan. Dengan data yang valid dan terintegrasi, DPRD dapat memetakan kebutuhan riil masing-masing sekolah sekaligus memastikan bantuan infrastruktur diberikan berskala prioritas.
Baca Juga:Atasi Banjir Rob Tahunan di Ambulu, Pemkab Cirebon Percepat Infrastruktur dan Siapkan Solusi Jangka PanjangSemangat Gotong Royong Warnai Kurban di Desa Sumber Kidul
“Kami berharap ke depan sistem pendataan dan distribusi bantuan pendidikan ini bisa jauh lebih transparan. Dengan begitu, seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Cirebon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas belajar mengajar yang layak,” pungkasnya. (adv)