​“Siapa pun yang berangkat tanpa visa haji resmi dengan niat berhaji, itu pasti ditangkap oleh otoritas setempat. Kami tidak ingin jemaah kita terjerat masalah hukum di negeri orang akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab,” kata Dahnil dengan nada tegas.
​Pemerintah melalui Satgas Haji Ilegal telah bergerak cepat menggandeng aparat kepolisian untuk menyisir praktik pemalsuan dokumen. Tak hanya itu, Kemenhaj juga memperketat pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dahnil menyatakan pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) atau penipuan.
​“Saat ini ada dua KBIH yang sedang dalam proses evaluasi serius, yakni dari Probolinggo dan Jakarta. Kami akan teliti secara mendalam. Jika terbukti melanggar aturan dan merugikan jemaah, pilihannya hanya satu: kami tutup paksa,” pungkasnya. (rif/dbs)