JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian alokasi dana untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemfokusan ulang atau refocusing anggaran yang dinilai mampu menekan belanja negara hingga lebih dari Rp50 triliun setiap tahunnya.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa dalam skema terbaru, pelaksanaan MBG yang awalnya berlangsung lima hari dalam seminggu akan dikurangi menjadi empat hari. Hari Sabtu resmi dihapus dari jadwal distribusi.
“Misalnya untuk MBG, yang tadinya Sabtu ada pemberian makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Kelihatannya lebih masuk akal, bukan?” ujar Juda dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) pada Senin (27/4/2026).
Baca Juga:Ribuan Siswa di Cirebon Unjuk Kemampuan dalam Pentas PAI 2026, Momentum Cetak Generasi Berakhlak MuliaShin Tae-yong Resmi Jadi Pelatih Timnas Mini Soccer Indonesia
Menurut Juda, penghapusan satu hari pelaksanaan juga didasari oleh pertimbangan efektivitas di lapangan. Pemberian makanan pada hari tertentu justru dikhawatirkan menimbulkan inefisiensi, terlebih jika murid harus datang ke sekolah di luar hari belajar hanya untuk mengambil jatah MBG.
“Karena kalau makanannya ada di sekolah, anak-anak pasti harus datang. Atau kalau diberikan hari Jumat, siapa yang bisa menjamin makanannya masih layak untuk dikonsumsi keesokan harinya?” jelasnya.
Dari sisi anggaran, pengurangan satu hari ini berdampak pada penghematan yang cukup besar. Juda memperkirakan bahwa setiap hari pelaksanaan MBG menghabiskan sekitar Rp1 triliun. Dengan menghilangkan satu hari dalam sepekan, maka dalam sebulan terdapat empat kali pemotongan jadwal, sehingga total penghematan mencapai Rp4 triliun per bulan.
“Satu hari itu bisa menghemat Rp1 triliun. Dalam seminggu ada lima hari pelaksanaan, tapi hanya empat kali dalam sebulan yang benar-benar dipotong, itu sudah menghemat Rp4 triliun. Dalam setahun, tentu lebih dari Rp50 triliun bisa kita efisienkan,” paparnya.
Selain pemangkasan jadwal, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap mutu pelaksanaan program di tingkat lapangan. Unit pelayanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam memenuhi standar akan dikenai sanksi.
“SPPG yang tidak menyediakan makanan sesuai standar—kita sebut saja SPPG nakal—akan diskors dulu dan dievaluasi. Ini contoh nyata bagaimana penajaman serta pemfokusan ulang anggaran terus kami lakukan,” tutup Juda. (red)