KARAWANG– Aris Susanto terpilih jadi Ketua Kadin Karawang secara aklamasi untuk masa bakti 2026-2031 dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang resmi digelar di Hotel Resinda, dengan suasana khidmat dan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Karawang sekaligus Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat, Nizar Sungkar, didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ace Sudiar.
Dalam keterangannya, Nizar Sungkar menegaskan bahwa penyelenggaraan Mukab bukan sekadar harapan organisasi, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan.
“Penyelenggaraan Mukab itu bukan harapan, tapi kewajiban. Kepengurusan yang masa baktinya akan berakhir wajib melaksanakan Mukab sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga:Banjir Landa Solo dan Sukoharjo, Ratusan KK Terdampak dan Wali Kota Turun LangsungCamat Jayakerta Tak Kooperatif Soal Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Ia menyampaikan bahwa Mukab VIII KADIN Karawang masa bakti 2021–2026 telah berhasil menjalankan kewajiban tersebut dengan baik. Proses berlangsung lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan, sekaligus menjadi momentum penting dalam menyusun kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Selain sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Karawang, Nizar juga hadir dengan kapasitasnya sebagai Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) di Bandung.
Lebih lanjut, Nizar berharap kepengurusan yang terbentuk dari Mukab VIII ini diisi oleh figur-figur terbaik yang memiliki dedikasi tinggi serta menjunjung nilai-nilai utama KADIN, yakni tabah, jujur, dan setia.
“Tentu harapan kita, kepengurusan ke depan diisi oleh orang-orang terbaik yang memiliki dedikasi dan komitmen terhadap organisasi sesuai moto KADIN,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya posisi KADIN sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sebagai bagian dari struktur pemerintahan.
“KADIN harus mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Bukan menjadi bagian dari pemerintah, tetapi bermitra secara sejajar. Dunia usaha harus berjalan sesuai perannya, dan pemerintah fokus pada pembenahan birokrasi. Keduanya harus sejalan,” pungkasnya.(zen)