JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi merombak total arsitektur pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah kini mengambil alih tanggung jawab pembayaran cicilan proyek yang sebelumnya dibebankan langsung kepada pihak koperasi.
Langkah strategis ini menandai pergeseran fundamental dalam model bisnis koperasi pelat merah tersebut. Dalam beleid anyar yang diundangkan pada 1 April 2026 ini, pemerintah akan menggunakan instrumen Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk melunasi kewajiban pembiayaan pembangunan fisik gerai hingga pergudangan. (rif/dbs)
Perubahan Alur Pembiayaan
Salah satu poin krusial dalam PMK 15/2026 adalah perubahan saluran distribusi modal. Jika pada aturan lama (PMK 49/2025) perbankan menyalurkan dana langsung ke koperasi, kini komando keuangan berada di bawah kendali BUMN. Pasal 1 angka 20 mengatur bahwa pembiayaan disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku pelaksana proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur operasional di lapangan.
Baca Juga:Tangani Campak, Jabar Laksanakan Respon ImunisasiKuasa Hukum Sampaikan Klarifikasi Soal Penggeledahan KPK di Rumah Ono Surono
“Perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik,” bunyi poin pertimbangan dalam PMK tersebut yang dikutip pada Kamis (4/4/2026).
Negara Jadi Penjamin Utama
Mekanisme pelunasan utang juga mengalami transformasi total. Pada aturan sebelumnya, dana daerah hanya berfungsi sebagai dana talangan (bailout) jika saldo koperasi defisit. Namun, dalam aturan baru, mekanisme angsuran mandiri oleh koperasi resmi dihapuskan.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (4), negara akan mengeksekusi pembayaran pokok dan bunga setiap bulan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk koperasi tingkat kelurahan. Sementara itu, untuk koperasi tingkat desa, pembayaran akan dilakukan secara sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi Dana Desa.
Relaksasi Tenor dan Perluasan Limit
Meski mempertahankan suku bunga di level 6% dengan tenor 72 bulan, pemerintah memberikan napas lebih lega bagi pelaksana proyek melalui perpanjangan masa tenggang (grace period). Ruang grace period kini diperlonggar menjadi maksimal 12 bulan, dari yang sebelumnya hanya dibatasi selama 8 bulan.