JAKARTA – Pada Senin 24 Januari 2022, Pemerintah dan DPR sudah membuat “kesepakatan” penyelenggaraan Pemilu 2024 akan digelar tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselenggarakan pada 27 November 2024. Kesepakatan tersebut diambil setelah Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Bawaslu menggelar rapat bersama di Gedung DPR.
Hal tersebut sebagai jawaban akhir atas gonjang-ganjing terkait jadi tidaknya pergantian presiden di tahun 2024. Sebelumnya, dalam acara webinar Forum Pemimpin Inspiratif yang digelar DPP GAMKI dan PP GMKI, Jumat, 28 Januari 2022 lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia kembali mengkonfirmasi pesan “kesepakatan awal” kepada bangsa Indonesia. Sungguhpun pesan tersebut relatif sederhana, tetapi tindakan tersebut sangat tegas dan berani. Sementara Bahlil juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa “bosnya sendiri” dalam hal ini Presiden Jokowi sudah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun sebagai seorang aktivis pergerakan dan pengusaha, ia mengkonfirmasi kepada publik supaya bangsa ini jangan mengorbankan perekonomian negara yang saat ini mulai bangkit.
“Sebelumnya ini kan, para pengusaha babak belur menghadapi persoalan pandemi covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan dan agenda politik dalam waktu dekat, rasa-rasanya akan memberatkan, “kata Bahlil putra Fakfak Papua Barat itu dalam webinar tersebut.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Endus Pungli Tenaga Kerja Di Cirebon TimurLimbah Cair Merah Diduga Sengaja Dibuang ke Kali Sadang
Pada kesempatan itu, Bahlil kembali menceritakan dirinya diminta sebagai penanggap atas rilis survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat 31% masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah hingga 2027, 32,9% kurang setuju, 25,1% tidak setuju sama sekali. Kesimpulannya, masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas. Bahlil, mengakui wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi telah muncul sebelum survei indikator dirilis. Bahkan, dirinya telah banyak berdiskusi dengan para pengusaha jauh sebelum hasil survei tersebut dirilis. “Saya menyampaikan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut saat menjadi penanggap atas hasil survey tersebut, “ungkap Bahlil.
Salah seorang peserta webinar menilai bahwa usulan Bahlil terkait perpanjangan masa jabatan presiden adalah pesan kebangsaan yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya tidak mengorbankan perekonomian dan kesejahteraan rakyat karena sekedar haus akan politik kekuasaan. Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian bangsa pada masa Jokowi sejatinya harus dilanjutkan untuk kemajuan NKRI. “Dia (Bahlil) meminta supaya seluruh elemen bangsa jangan merusak pertumbuhan ekononomi yang kini mulai bangkit dan bergairah. Pernyataan Bahlil ini sekaligus mengkonfirmasi supaya Pak Jokowi dengan ide dan semangat membangun itu, harus tetap hadir walaupun sudah tidak lagi menjabat Presiden, “kata Desmanjon Purba, mantan Sekretaris GAMKI Jawa Barat usai mengikuti webinar tersebut.