“Bagaimana tidak, pekerjaan yang diketahui dikerjakan tidak sesuai RAB, namun dalam laporannya, pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai aturan. Aneh,” ujarnya.
Dengan kejadian ini, dirinya atas nama LSM LIAR meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat, harus lebih selektif dalam melakukan audit khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Khususnya pada Dinas PUPR.
Pasalanya, Ratusan kegiatan APBD yang menelan anggaran hingga Triliunan Rupiah, harus benar benar dikerjakan sesuai aturan dan ketentuan yang sudah di buat oleh konsultan.
Baca Juga:DPRD Jabar Usulkan Enam Calon DOB, Termasuk Cirebon Timur & CikampekProyek Aspal di Babelan Diduga “Kongkalikong” dengan Pengawas, Rugikan Masyarakat
“Jangan hanya beberapa saja yang dijadikan sample dalam audit BPK, karna hampir 90% Kegiatan pembangunan jalan tidak sesuai RAB, pengurangan volume dilakukan agar mendapatkan keuntungan lebih besar,” tandasnya.
Dirinya pun akan segera melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Cikarang terhadap para oknum yang memanfaatkan jabatannya, bersama pihak rekanan kontraktor yang secara sengaja mencari keuntungan dan merugikan keuangan daerah, dapat dipidana sesuai Undang-undang yang berlaku.
Hal tersebut diketahui pula ketika dikonfirmasi via telfoun ke salah satu pengawas bidang pemeliharaan, Wiratmo kepada jabarpublisher.com mengaku bahwa pada pekerjaan Pemeliharaan (Pengaspalan) Jalan Bojong Karatan – Buni Bakti Paket 1, hasilnya sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB yaitu 4 Cm.
“Ya hasilnya sesuai ketebalannya 4 Cm bahkan lebih, namun terkait kegiatan Core Drill pada Pemeliharaan (Pengaspalan) Jalan Kali Abang Tengah – Bojong Karatan saya tidak ada di lokasi, akan tetapi hasilnya sesuai dengan yang ditentukan,” kilah Wiratmo ketika dihubungi jabarpublisher.com Rabu 9/10/2019.
Wiratmo menjelaskan. Pada saat coredrill di paket tersebut, yang hadir di lokasi adalah PPTK dan Konsultan saya sedang ada kegitan lain.
“Nanti coba saya infokan kembali,” tutupnya. (Fal)