CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mulai memetakan arah kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2027. Dalam rancangan strategis tersebut, legislatif secara khusus menyoroti dua isu krusial yang dinilai menjadi pilar utama pembangunan daerah, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Langkah ini diambil demi memastikan postur anggaran masa depan tidak hanya mandiri secara fiskal, tetapi juga mampu memberikan jaring pengaman sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori, SE., M.Si., mengungkapkan bahwa potensi penerimaan daerah sebenarnya masih sangat terbuka lebar, terutama pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C. Kendati demikian, ia mengakui adanya hambatan struktural dan regulasi yang membuat penyerapan sektor ini belum berjalan maksimal dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:Tolak Reaktivasi SPP SMA/SMK Negeri, Dedi Mulyadi Minta Sekolah Optimalkan Dana BOSSatu Bulan Penuh, TNI Siap Bangun Infrastruktur dan Berdayakan Warga Cibarusah
“Kami melihat masih ada ruang fiskal yang cukup besar untuk mendongkrak PAD, khususnya dari sektor MBLB. Namun, tantangan terbesarnya berada pada aspek regulasi, di mana mekanisme kewenangan perizinan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar politisi yang akrab disapa RHB tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan.
RHB memaparkan, dualisme regulasi ini kerap menjadi dilema tersendiri bagi daerah. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada pajak aktivitas MBLB sebagai salah satu penopang pendapatan daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak memiliki kuasa penuh dalam mengontrol perizinan operasionalnya karena kendali ada di tingkat provinsi.
Tantangan sektor PAD ini semakin diperberat oleh penutupan sejumlah lokasi galian C sepanjang tahun 2025. Penutupan tersebut secara otomatis memangkas proyeksi dan realisasi pendapatan daerah secara signifikan. Menyikapi hal tersebut, DPRD mendesak eksekutif untuk segera merumuskan formula strategis agar potensi-potensi pendapatan yang masih ada dapat digarap secara agresif tanpa menabrak koridor hukum.
“Ke depan, Pemkab Cirebon harus lebih inovatif dan taktis. Kita perlu mencari langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber PAD yang tersisa tanpa harus mengabaikan aspek kelestarian lingkungan serta regulasi yang berlaku,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.