JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan diperkirakan sebesar Rp174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026 yang saat ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Menurut Said, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi serta jumlah penerima manfaat.
“Kalau dihitung, termasuk anggaran kesehatan di luar fungsi pendidikan seperti untuk penanganan stunting dan ibu hamil, total kebutuhannya diperkirakan tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
Baca Juga:Program MBG Libur Jeda Sekolah, Harga Sembako di Cirebon Merosot Tajam Akibat Stok MelimpahDari Penjaga Gawang Sampai Penyerang, Sebelas Pemain Persib Masuk Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026
Ia menilai besaran anggaran tersebut masih tergolong tinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah merevisi pagu anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Nilainya dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk melayani sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurut Purbaya, penyesuaian anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG. Efisiensi dilakukan agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). (red)